PARIKMALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengambil langkah tegas dalam upaya memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Bentuk keseriusan tersebut ditunjukkan dengan mengumpulkan seluruh Kepala SMP di wilayahnya pada Rabu (23/7).Bupati Padang Pariaman, H. John kenedy Azis, dalam pertemuan tersebut menegaskan tidak akan mentolerir praktik pungli. “Kalau saya mendengar ada lagi praktik pungli, saya akan copot kepala sekolahnya dan, kita sudah berkomitmen untuk itu,” tegasnya.
Langkah ini diambil menyusul viralnya video seorang walisiswa yang mengeluhkan anaknya tidak dapat melanjutkan sekolah karena masalah biaya seragam. bupati JKA juga meminta agar kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada siswa.
Ia mengingatkan bahwa siswa tidak memiliki kewajiban untuk membeli seragam di sekolah. Pembelian seragam di luar sekolah diperbolehkan, dan pihak sekolah hanya diperkenankan memberikan informasi tanpa adanya unsur paksaan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan, pemerintah kabupaten Padang Pariaman berencana memberikan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Saat ini, proses pendataan siswa secara lengkap (by name, by address) sedang dilakukan sebagai tahap awal sebelum penyaluran seragam.
Bupati JKA juga menanggapi kasus viral seorang anak yang tidak bisa bersekolah karena masalah biaya. “Terkait kejadian kemarin,seorang anak tidak bisa sekolah karena tidak mampu membayar sejumlah uang yang diminta pihak sekolah. Alhamdulillah, hari ini masalah itu sudah selesai. Anak tersebut kini bisa kembali bersekolah, tanpa dipungut biaya apapun,” ujarnya.
pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi para kepala sekolah untuk menyatakan komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan di Padang pariaman,menolak praktik pungli,dan bersinergi dengan pemerintah demi menciptakan masyarakat yang bahagia dan berkeadilan.
