Pasaman – Pemerintah Kabupaten Pasaman genjot optimalisasi pengelolaan hutan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, 39 unit perhutanan sosial telah terbentuk di wilayah tersebut.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan komitmen ini saat membuka forum refleksi tim koordinasi dan pembentukan kelompok kerja (Pokja) percepatan perhutanan sosial di Lubuk Sikaping, Selasa (9/9).
Welly menjelaskan, hampir 60 persen wilayah Pasaman adalah kawasan hutan. Pemerintah daerah akan menjaga dan memanfaatkan potensi tersebut sebaik mungkin.
“Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial menjadi urusan kabupaten karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menurutnya, lebih dari seratus ribu hektar lahan berpotensi untuk dioptimalkan melalui perhutanan sosial.
Dengan kewenangan yang diberikan kepada kabupaten, welly berharap pembentukan Pokja PPS dapat memfasilitasi, memberikan perizinan, dan mendampingi masyarakat pengelola hutan.
“Hal ini adalah bukti desentralisasi kewenangan kehutanan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Pasaman,” katanya.
Pemberdayaan masyarakat berbasis hutan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di pasaman.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunte, forkopimda, anggota DPRD Pasaman, kepala OPD terkait, perangkat daerah, camat, dan Wali Nagari yang wilayahnya memiliki orientasi terhadap kegiatan Perhutanan sosial.
