Jakarta – Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 lalu, yang menewaskan 18 orang, mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk memperketat sistem reservasi tiket online melalui aplikasi Ferizy. Langkah ini diambil sebagai upaya peningkatan keselamatan dan ketertiban penyeberangan, serta pencegahan praktik percaloan.Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menjelaskan bahwa sistem digital Ferizy telah diimplementasikan sejak 2020. Sistem ini bertujuan untuk memberikan transparansi, kemudahan akses, serta integrasi data antara pengguna jasa dan operator.
“Dengan sistem reservasi ini, seluruh transaksi tercatat dan terverifikasi. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tapi juga melindungi pengguna jasa dari risiko transaksi ilegal seperti percaloan,” ujar Heru dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Heru menambahkan, penerapan sistem tiket online Ferizy semakin penting setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya milik operator swasta di Selat Bali yang menyebabkan 18 orang meninggal dunia dan 17 orang hilang dari total 65 penumpang.”Manifest adalah dokumen hukum yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum dan klaim asuransi dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, seluruh data penumpang wajib diisi dengan benar dan sesuai identitas asli. Penumpang yang membeli tiket melalui calo atau menggunakan data fiktif berisiko tidak tercatat dalam manifest dan kehilangan hak atas asuransi,” jelas Heru.
ASDP menekankan bahwa sistem ferizy hanya mencatat data sesuai yang diinput oleh pengguna jasa. Tanggung jawab akhir atas keakuratan data penumpang dan kendaraan tetap berada pada operator kapal dan penumpang yang bersangkutan.
Dalam rapat evaluasi dan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Ketapang, Direktur Kesatuan pengawasan Laut dan Pelayaran Perhubungan Laut, Capt. Hendri Ginting, menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap kelayakan kapal dan inspeksi lapangan rutin, bukan hanya pemeriksaan administratif tahunan.Wakil Ketua Komisi V DPR RI, ir. Ridwan Bae,menyatakan bahwa tragedi KMP Pratama Jaya menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. “Ini bukan hanya kecelakaan teknis, tetapi cerminan kegagalan sistemik. Ke depan, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan transportasi nasional,” tegasnya.
Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Mereka mengapresiasi kesiapan ASDP dalam mendukung operasi SAR serta keterbukaan dalam proses evaluasi. Namun,mereka tetap menuntut konsistensi dalam penerapan SOP keselamatan dan peningkatan infrastruktur di terminal.
ASDP menyambut baik masukan dari Komisi V DPR RI dan regulator. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari digitalisasi sistem tiket, validasi manifes, penataan area pelabuhan, hingga edukasi kepada pengguna jasa agar memahami pentingnya membeli tiket resmi dan mencantumkan identitas yang sah.
Selain itu,ASDP juga memperkuat kolaborasi dengan aparat kepolisian,KSOP,dan otoritas pelabuhan dalam memperketat pengawasan praktik percaloan. Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban di pelabuhan dan memastikan semua pengguna jasa dilayani secara adil dan profesional.
ASDP mengimbau masyarakat untuk menghindari pembelian tiket dari pihak tidak resmi. Hal ini dikarenakan data yang masuk ke dalam sistem berasal dari input penumpang secara langsung. Pembelian tiket dari pihak tidak resmi berpotensi menyebabkan data tidak tercatat dalam manifest,sehingga tidak mendapat hak asuransi jika terjadi kecelakaan.
ASDP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat edukasi publik tentang pentingnya tiket resmi dan data akurat dalam perjalanan ferry.Keselamatan penumpang hanya bisa diwujudkan melalui sistem yang tertib, transparan, dan didukung oleh kesadaran kolektif semua pihak.
