Jakarta – Data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menuai sorotan tajam dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Bahkan, CELIOS mengambil langkah berani dengan mengirimkan surat permohonan audit data tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam siaran persnya pada Jumat (8/8/2025) menyatakan, pihaknya meragukan validitas data pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen yang dipublikasikan BPS.
Bhima menekankan perlunya BPS menjaga independensi, transparansi, dan integritas data dari pengaruh kepentingan politik.
“Surat yang dikirimkan ke PBB berisi permintaan peninjauan ulang data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen year on year (yoy),” tegasnya.
Secara spesifik, CELIOS meminta United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission, sebagai badan statistik PBB, untuk melakukan investigasi teknis terhadap metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, khususnya data kuartal II 2025.
Bhima mengklaim telah melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh indikator yang disampaikan BPS, namun menemukan inkonsistensi.
Ia mencontohkan klaim BPS tentang pertumbuhan tinggi industri manufaktur yang tidak selaras dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang justru mengalami kontraksi.
“Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah, yakni 18,67 persen dibanding kuartal I 2025 yang sebesar 19,25 persen. Artinya, deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data PHK (pemutusan hubungan kerja) massal terus meningkat dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi, apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen yoy?” ungkap bhima.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, turut menyoroti kejanggalan dalam laporan BPS.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, padahal kuartal I memiliki momentum Ramadan dan Idulfitri, sebagai sebuah anomali. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat hanya 4,87 persen secara tahunan.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, berpendapat bahwa potensi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS bertentangan dengan prinsip-prinsip essential statistik resmi.
“Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan,dapat menyesatkan pengambilan kebijakan,” wanti-wanti Media.
Media menambahkan, ketidakakuratan data dapat menyebabkan pemerintah menunda pemberian stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena keliru menganggap kondisi ekonomi baik.
Kondisi ini, menurutnya, akan berdampak negatif bagi pelaku usaha, investor, dan masyarakat.
Dia mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen,serta dukungan reformasi transparansi di internal BPS.
Media juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS plus agar dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai informasi, BPS pada Selasa (5/8/2025) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen secara tahunan pada kuartal II 2025, dengan PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun dan PDB atas dasar harga konstan senilai Rp3.396,3 triliun.
Pada kuartal II 2024,perekonomian Indonesia tumbuh 5,05 persen yoy,dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp5.536,5 triliun dan PDB atas dasar harga konstan Rp3.231,0 triliun.
Selain itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,04 persen secara quarter to quarter (qtq), dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga semester I 2025 mencapai 4,99 persen.
