Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia (RI) menaruh harapan besar pada Sovereign Wealth fund (SWF) Danantara untuk menarik investor asing, demi mencapai target investasi nasional sebesar Rp2.175,26 triliun pada tahun 2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, optimis bahwa Danantara dapat meyakinkan investor luar negeri akan potensi keuntungan dari berbagai proyek di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (15/8/2025).
“Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” kata Rosan.
Rosan menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, dibutuhkan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun dalam rentang waktu 2025 hingga 2029. Target ini meningkat sekitar 43 persen dibandingkan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir (2014-2024) yang mencapai Rp9.912 triliun.
Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa peningkatan investasi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, serta peningkatan ekspor nasional.
Pemerintah, kata Rosan, terus berupaya melakukan perbaikan regulasi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Salah satunya adalah dengan menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurutnya, PP 28 ini disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian izin berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II-2025 hingga 2026. Ia meyakini bahwa peningkatan investasi dan belanja pemerintah akan menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut.
Airlangga juga menyebutkan bahwa stimulus ekonomi sebesar Rp61 triliun yang telah diberikan pada semester I-2025 turut mendukung ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan, termasuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk pertambangan Yang dikenakan Bea Keluar, guna meningkatkan kepercayaan investor.
