Jakarta – Komisi VI DPR RI menyambut baik rencana investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebesar Rp6,67 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Langkah ini dinilai krusial dalam upaya penyelamatan aset negara dan penguatan sektor penerbangan nasional di tengah dinamika global.
Menurut seorang anggota DPR, investasi dari Danantara bukan sekadar bantuan finansial, melainkan sebuah investasi yang terukur. Dana tersebut akan digunakan untuk revitalisasi operasional, peningkatan efisiensi armada, serta penguatan struktur keuangan Garuda Indonesia pasca-restrukturisasi utang.
“Kita harus melihat Garuda sebagai flag carrier yang tidak bisa diperlakukan seperti perusahaan swasta biasa. Keberadaan Garuda menyangkut simbol negara, konektivitas antardaerah, dan kedaulatan udara nasional,” ujarnya. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa langkah Danantara merupakan bagian dari transformasi bisnis BUMN yang sehat dan berorientasi pada pengembalian nilai investasi. dengan masuknya Danantara sebagai investor, pengawasan ketat akan diterapkan terhadap penggunaan dana, transparansi belanja modal, serta peningkatan load factor, yield, dan kinerja keuangan Garuda secara keseluruhan.
“Bantuan ini tidak boleh menjadi bailout yang hilang begitu saja. Ini adalah investasi strategis negara yang harus dikawal hasilnya. Komisi VI akan meminta laporan berkala atas realisasi dan dampaknya bagi publik,” tambahnya. Garuda Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem pariwisata nasional, logistik udara, serta konektivitas kawasan 3T (terdepan, Terpencil, Tertinggal). Investasi dari Danantara diharapkan dapat mempercepat pembukaan rute strategis, penguatan layanan kargo, dan ekspansi rute internasional yang sebelumnya ditutup akibat krisis keuangan.
Ahmad Labib mengingatkan bahwa keberhasilan penyelamatan Garuda akan memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional. “Kita bicara soal lapangan kerja, keberlangsungan sektor aviasi, pemulihan pariwisata, hingga ketahanan logistik. Danantara melihat ini dengan kacamata strategis, bukan sekadar investasi finansial jangka pendek,” katanya.
Keterlibatan Danantara juga mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan BUMN, di mana negara tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penyertaan modal negara (PMN), melainkan mendorong skema pembiayaan alternatif yang berbasis pada prinsip bisnis, return on investment, dan tata kelola yang lebih agile.
“Ini yang kami dorong di DPR: BUMN tetap berorientasi pada pelayanan publik, tapi juga harus dikelola secara profesional, dengan pengawasan melekat dari lembaga keuangan negara yang punya otoritas investasi seperti danantara,” tuturnya.
komisi VI DPR RI menyerukan agar momentum ini dijadikan sebagai titik balik reformasi total Garuda Indonesia, mulai dari efisiensi operasional, perbaikan tata kelola, penguatan SDM, hingga modernisasi armada.
“Danantara sudah menunjukkan kepercayaan. Kini saatnya manajemen Garuda membuktikan bahwa mereka mampu menjadikan investasi ini sebagai katalis perubahan, bukan sekadar penopang kelangsungan,” tutup Ahmad Labib pada Rabu (17/11/2021).
