Jakarta – perubahan metodologi pengukuran kemiskinan oleh Bank Dunia memicu diskusi mendalam mengenai efektivitas programme pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, melonjak dari 171,8 juta menjadi 194,6 juta jiwa.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pada Rabu (11/6/2025), menyatakan bahwa revisi ini menuntut evaluasi yang lebih komprehensif. “Perubahan garis kemiskinan global adalah ajakan untuk lebih jujur dalam melihat kenyataan dan lebih adil dalam merespons,” ujarnya.
Achmad menekankan implikasi keadilan dari data Bank Dunia, yang menurutnya akan berdampak besar pada kelompok masyarakat rentan. “Maka pertanyaannya bukan hanya ‘berapa jumlah orang miskin hari ini?’, tetapi ‘apakah kita cukup jujur dan adil dalam mengukur serta menangani kemiskinan?’,” tegasnya.Ia menggambarkan kondisi seorang nelayan di Lampung yang mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan, namun kesulitan menabung atau mengakses layanan kesehatan. Menurut standar sebelumnya, nelayan tersebut mungkin tidak dianggap miskin ekstrem, namun tetap menghadapi keterbatasan dan kerentanan.
Kenaikan garis kemiskinan oleh Bank Dunia dipandang sebagai upaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih realistis dalam mengukur pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk akses terhadap makanan bergizi, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak.
Achmad menambahkan bahwa banyak keluarga di Indonesia hidup di ambang garis kemiskinan dan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi.”Perubahan garis ini seperti menggeser kamera agar kita bisa melihat lebih jelas bayang-bayang ketidakadilan yang sebelumnya samar,” jelasnya. ia menyimpulkan, “Bukan berarti dunia makin buruk, tetapi kacamata kita kini lebih jernih, dan itu awal dari kebijakan yang lebih berpihak.”
