Jakarta – Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, mendesak percepatan pembentukan Badan perlindungan Data Pribadi (Badan PDP). Hal ini terkait maraknya aplikasi jual beli foto berbasis kecerdasan buatan (AI).
Menurutnya, Badan PDP sangat penting untuk melindungi data pribadi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022.
“Urgensi pembentukan Badan PDP semakin mendesak seiring pesatnya perkembangan dunia digital,” kata Pratama, jumat (31/10/2025).
Perkembangan teknologi pemrosesan data skala besar, seperti aplikasi jual beli foto dengan AI, menjadi bukti nyata.
Pratama menekankan perlunya lembaga khusus yang dapat mengawasi data pribadi secara efektif dan terkoordinasi.
Badan PDP juga krusial untuk menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban penyalahgunaan data,baik melalui mediasi maupun jalur hukum.
“Badan PDP harus berfungsi sebagai ‘otoritas independen’ dengan kewenangan memantau kepatuhan, mengaudit algoritma, dan memberikan sanksi tegas,” tegasnya.
Dalam kasus aplikasi jual beli foto AI, Badan PDP dapat memastikan mekanisme perizinan yang sah, kebijakan retensi data transparan, dan sistem keamanan berstandar internasional.
“Badan ini juga mengawasi agar perusahaan AI tidak memproses data biometrik tanpa dasar hukum yang jelas,” imbuh Pratama.
Ketua lembaga riset keamanan siber cissrec itu menambahkan, inovasi AI dalam fotografi digital membawa risiko besar terhadap keamanan data pribadi.
“Data wajah adalah data pribadi spesifik yang sensitif karena bisa mengenali identitas seseorang secara unik,” jelasnya.
Dalam aplikasi tersebut,data wajah dikumpulkan,disimpan,dan diproses oleh algoritma pengenalan wajah.
Proses ini berisiko kebocoran data jika infrastruktur penyimpanan tidak memiliki enkripsi kuat atau akses data tidak diatur ketat.
“Sekali data biometrik bocor,risikonya permanen karena wajah tidak bisa diubah. potensi penyalahgunaan data ini bisa meluas, mulai dari pencurian identitas, deepfake, hingga pelacakan tanpa izin,” pungkas Pratama.
