Jakarta – Pemerintah berencana memangkas jumlah perizinan yang selama ini menghambat dunia usaha. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmen tersebut setelah menerima keluhan dari berbagai asosiasi pengusaha.
Janji pemangkasan izin ini disampaikan dalam forum dialog di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Purbaya mengakui, banyaknya perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah menjadi masalah klasik yang menghambat pertumbuhan bisnis.
“Keluhannya banyak, tapi klasik. Kebanyakan izin, bikin bisnis kusut, itu kan sudah dari dulu-dulu,” ujarnya.
para pelaku usaha mengeluhkan proses perizinan yang rumit dan mencapai hingga 99 jenis.
Menanggapi keluhan tersebut, Purbaya berjanji akan menelisik lebih jauh dan melihat kemungkinan pemangkasan sebagian izin.
“Pemdanya kebanyakan ngeluarin izin, persyaratan macam-macam. Salah satu yang saya tanya tadi, berapa izin Anda, 99 tadi ya? Kebanyakan itu. makanya nanti kita lihat mana yang bisa kita kurangi,” kata Purbaya.
Purbaya memastikan, permasalahan ini akan diselesaikan melalui kelompok kerja (Pokja) lintas Kementerian/lembaga (K/L).
Pemerintah berharap, perbaikan iklim bisnis ini bisa berjalan selaras dengan berbagai stimulus yang telah diumumkan.
Sejumlah perwakilan asosiasi pengusaha hadir dalam dialog tersebut. Di antaranya Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI).
Hadir pula asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Asosiasi Pengelola pusat Belanja Indonesia (APPBI), hingga Asosiasi Matahari’s Suppliers Club (AMSC).
