depok – Kabupaten Banyumas dan Kota Depok akan menjadi wilayah percontohan dalam penerapan layanan administrasi kependudukan digital. Masyarakat di kedua daerah ini akan didorong untuk beralih ke era layanan tanpa dokumen fisik.Hal ini sejalan dengan percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara nasional.
Direktur jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyatakan kedua daerah ini diproyeksikan sebagai lokasi piloting IKD.
Fokusnya tidak hanya pada transformasi layanan, tetapi juga penguatan integrasi data untuk mendukung program perlindungan sosial nasional.
“Kabupaten Banyumas dan Kota Depok kami dorong menjadi salah satu daerah piloting baru dalam percepatan implementasi IKD untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang Perlindungan Sosial,” ujar Teguh,Jumat (20/2/2026).
Menurutnya,identitas digital akan memperkuat kualitas data sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.Penerapan IKD dinilai sebagai pintu masuk menuju ekosistem layanan publik digital yang lebih luas.Dengan identitas digital,masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus membawa dokumen fisik.
Teguh menambahkan,integrasi data kependudukan melalui IKD akan membuat proses verifikasi layanan lebih cepat dan transparan.
Pemerintah daerah pun menyambut baik program ini. Kepala Dinas Dukcapil Banyumas, Agus Sriyono, menyatakan Banyumas siap menjadi daerah piloting.
“Banyumas siap menjadi daerah piloting untuk program nasional digitalisasi perlindungan sosial dan kami telah menyiapkan strategi percepatan aktivasi IKD,” katanya.
Senada, Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok, mary Liziawati, menilai masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari sistem digital tersebut.
“Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan tanpa harus bergantung pada dokumen fisik,” ujar Mary.
