Dharmasraya – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) telah dikaji mendalam agar tidak membebani pelaku usaha.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri dt Rajo Budiman, saat sosialisasi kebijakan PAP di Kantor Bupati Dharmasraya, Senin (2/3).
Evi Yandri mengatakan, Pemprov Sumbar tidak ingin terburu-buru dalam menerapkan pajak ini.
“Kita lakukan kajian berulang kali agar tidak terjadi kesalahan, karena prinsip utamanya adalah kita tidak ingin memberatkan para investor yang telah berkontribusi bagi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah melalui PAP mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Pemprov Sumbar melibatkan 30 tim ahli untuk memetakan potensi pajak tanpa mengganggu iklim investasi.Tim ahli juga melakukan studi banding ke sejumlah wilayah industri, termasuk di Sulawesi.
Evi menjelaskan, pemanfaatan air permukaan untuk bisnis seperti perkebunan sawit, PLTA, dan perikanan adalah objek pajak yang sah.
Ia menyebut, pendapatan daerah menurun dalam dua tahun terakhir. Kontribusi sektor swasta melalui PAP menjadi penting untuk pembangunan.
“Walaupun secara aturan sudah tidak bisa disanggah, kami tetap mengedepankan sosialisasi agar ada pemahaman yang sama. Pengusaha adalah mitra terbaik pemerintah dalam membangun Sumatera barat,” tegasnya.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan PAP menjadi prioritas daerah pada 2026 untuk meningkatkan kontribusi sektor perkebunan.
Menurutnya, potensi PAP selama ini belum tergarap optimal. “PAP ini selama ini terlewat.padahal bisa menjadi salah satu penggerak pembangunan Sumatera Barat,” ujarnya.
Pemkab Dharmasraya akan membentuk tim khusus untuk mendampingi tim provinsi, memastikan validitas data dan capaian target penerimaan.
Annisa menekankan,perkebunan kelapa sawit adalah penopang utama ekonomi Dharmasraya. Pemanfaatan air permukaan harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui pajak.
“Sepanjang mata memandang adalah sawit. Maka hasilnya harus kembali memberi manfaat bagi masyarakat,salah satunya melalui PAP,” katanya.
Ia memastikan iklim investasi tetap kondusif dan bebas pungutan liar, serta mendorong perusahaan memahami mekanisme dan jadwal pembayaran PAP agar kepatuhan meningkat tanpa mengganggu stabilitas investasi.
