Jakarta – Pemerintah akan mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan akurasi data penerima.Langkah ini diambil setelah ditemukan 45 persen program bansos selama ini tidak tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak masyarakat untuk aktif membantu pemutakhiran data penerima bansos.”Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8).
Sistem digitalisasi bansos ini digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan akan mengandalkan teknologi serta kecerdasan buatan (AI).
masyarakat dapat mengajukan diri atau orang lain sebagai calon penerima bansos. Penerima bansos juga bisa menyanggah jika merasa bantuan yang diterima salah sasaran.Proses pengajuan dan sanggahan ini akan dilakukan melalui aplikasi atau sistem Government Technology (GovTech) yang sedang dibangun DEN bersama kementerian terkait.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan digitalisasi bansos merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto.
Pilot project digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
“Presiden akan datang sendiri,” kata Luhut.setelah sukses di Banyuwangi, digitalisasi bansos akan diperluas ke seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi ke semua kabupaten/kota.
Tim yang mengerjakan digitalisasi ini adalah tim yang sebelumnya membuat aplikasi PeduliLindungi.
