Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus berupaya mendorong kemandirian fiskal daerah sebagai fondasi utama ekonomi nasional.Salah satu langkahnya adalah dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas urgensi percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
FGD yang berlangsung di gedung DPD RI, senayan, Jakarta, Jumat (11/7) itu menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan, termasuk implementasi obligasi daerah. Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat. “kekuatan fiskal daerah pilar penting untuk menopang ekonomi nasional. Jika semua daerah dapat kuat secara fiskal, maka daerah tidak lagi bergantung dengan dana transfer dari pusat,” ujarnya.
Tamsil menambahkan, obligasi daerah dapat menjadi solusi untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Menurutnya, kemandirian fiskal bukan hanya soal anggaran, tetapi juga keberanian melakukan terobosan demi kepentingan masyarakat. “Keadaan celah fiskal daerah saat ini memang sulit untuk membuat terobosan. Solusi yang didapat melalui obligasi dapat memberikan fleksibilitas fiskal bagi daerah, sekaligus alternatif pendanaan proyek strategis,” kata tamsil yang juga merupakan Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan.
Chief Economist Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, menjelaskan bahwa obligasi daerah dapat diterbitkan langsung oleh Pemda, disalurkan ke BUMD sebagai pinjaman atau penyertaan modal, atau diterbitkan langsung oleh BUMD dengan pengelolaan dana secara mandiri. “Skema ini memberi fleksibilitas pendanaan sekaligus membagi risiko antara pemda dan BUMD,” sebut Sunarsip.
Sementara itu, Financial Analyst PEFINDO, Muhammad Reza Miolo, menyoroti rendahnya kemandirian fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 80% Pemda masih bergantung pada dana transfer pusat dan anggaran daerah sebagian besar habis untuk belanja pegawai, bukan pembangunan strategis.”Sekitar 80% Pemda masih bergantung pada dana transfer pusat dan anggaran daerah sebagian besar habis untuk belanja pegawai, bukan pembangunan strategis,” ungkap Reza.Anggota DPD RI Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, berharap pemanfaatan obligasi daerah dapat mendukung pengelolaan potensi lokal daerah.
