Padang – Komite IV DPD RI menyoroti temuan berulang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera barat. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke BPK RI Perwakilan Sumbar, Senin (10/11).
Senator DPD RI menyoroti masalah seperti kekurangan volume, rancangan anggaran yang tidak sesuai, dan biaya perjalanan dinas.
“Kami berharap temuan berulang-ulang ini distop dong.Jika terjadi lagi, untuk apa dilakukan pemeriksaan setiap tahun,” tegas Senator asal Jambi, Dr. Elviana,yang memimpin rombongan.
Senator asal Sumbar, Cherint Iralloza Tasya, juga menyoroti tindak lanjut dari BPK RI Perwakilan Sumbar yang belum mencapai 80 persen.
“Kita selalu mengingatkan OPD untuk mematuhi IHPS yang telah dijabarkan agar tidak terjadi lagi persoalan berulang lagi,” katanya.
Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2025.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar,Sudirman Eko Putra,menyambut baik kedatangan para senator.
Dr. Elviana juga menyinggung soal Pemda Sumbar yang meraih WTP tiga kali berturut-turut. Menurutnya, WTP seharusnya bukan prestasi, melainkan keharusan sesuai standar akuntansi.
Hasil kunjungan ini akan menjadi masukan bagi DPD RI dalam rapat konsultasi dengan BPK RI pada 25 November mendatang.
