Bukittinggi – DPRD Kota Bukittinggi menuai kritik tajam dari masyarakat terkait kunjungan kerja (kunker) ke luar provinsi di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat.
Kunker tersebut dinilai tidak tepat waktu dan tidak sejalan dengan situasi darurat yang tengah dihadapi warga.
Padahal, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemprov, dan elemen masyarakat lainnya tengah fokus melakukan pencarian, evakuasi, dan penanganan korban bencana.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, bahkan turun langsung ke lokasi bencana di Kecamatan palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (2/12/2025).
Ramlan menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban, khususnya warga Nagari Salareh Aia.
“Kami melihat langsung kondisi masyarakat yang mengungsi di posko Kayu Pasak. Bantuan dengan total nilai Rp450 juta ini kami harapkan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar ramlan.
Ia menambahkan, bantuan tambahan akan segera menyusul, termasuk satu unit kendaraan yang tertunda karena kerusakan. “Kami akan terus berupaya hadir dan membantu semaksimal mungkin,” tegasnya.
Menanggapi sorotan publik, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Effendi, menjelaskan bahwa kunker tersebut merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPRD.
“Bukan hanya PKS,tetapi seluruh anggota DPRD Bukittinggi berangkat kunjungan kerja ke beberapa daerah di luar sumbar. Kunjungan ini telah kami persingkat karena adanya bencana. Kami mohon maaf kepada masyarakat,” jelas Syaiful melalui akun Instagram @bukittinggipressclub.
Ia menambahkan, PKS akan tetap membantu korban bencana, baik secara kelembagaan maupun pribadi.
