Padang – Ketua Relawan Mahyeldi-Vasko pada Pilkada 2024,Muhammad zuhrizul,mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar).
Desakan ini muncul sebagai respons terhadap sorotan Anggota DPRD Sumbar terkait evaluasi dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Zuhrizul secara khusus menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sumbar,Barlius. Ia mendukung penuh evaluasi terhadap kepala dinas yang dinilai hanya menjalankan rutinitas.”cocok, kadis-Kadis yang jalankan rutinitas saja dievaluasi dan diganti saja, jangan biarkan ‘benalu’ tumbuh di tubuh pemprov Sumbar,” ujarnya pada Rabu (16/7/2025).
Menurutnya,inovasi adalah kunci utama dalam menyukseskan program unggulan Mahyeldi-Vasko. “Dalam menyukseskan Progul Mahyeldi-Vasko tidak cukup pintar saja, tapi harus kuat dengan daya inovasi,” tegasnya.
Zuhrizul menyoroti sejumlah permasalahan di dunia pendidikan, termasuk polemik penerimaan siswa baru, seperti kasus SMA 5 Bukittinggi yang sempat disegel warga.
Ia juga menyinggung pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan sejak periode Mahyeldi-Audy,seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan dan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Juga soal beberapa pembangunan sekolah yang mangkrak dan masalah beasiswa Rajawali serta juga penerimaan siswa yang menjadi problem tahunan,” imbuhnya.
Zuhrizul mendesak Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur vasko untuk berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Sumbar. Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.”Masalah pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah, apalagi saat ini kepemimpinan Presiden Prabowo sangat konsen masalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi generasi. Tidak boleh dianggap sepele,” katanya.
Pria yang akrab disapa Maetek ini menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh untuk menentukan sosok yang kompeten mengurusi bidang pendidikan. “Jangan lagi menentukan pemimpin di sebuah OPD karena kedekatan emosional, tapi tidak kompeten dan tidak memiliki inovasi mencarikan jalan keluar dari berbagai masalah pendidikan di Sumbar. Dampaknya fatal,yaitu merugikan masyarakat sebab Dinas Pendidikan itu adalah dinas yang sangat vital bukan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kepala dinas pendidikan tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga harus mampu memberikan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan yang ada. Ia mencontohkan pentingnya evaluasi potensi siswa baru untuk menentukan kebutuhan penambahan lokal atau fasilitas lainnya.
“Masak untuk studi banding keluar negeri dengan anggaran ratusan juta rupiah ada uang,tapi untuk penambahan lokal tidak ada uang,ini kan sangat miris sekali,” ujar Maetek sambil menggelengkan kepala.Ia menambahkan, jika hanya menjalankan administrasi rutin, semua orang bisa menjadi pimpinan.
Zuhrizul kembali menekankan agar kepala dinas tidak merasa aman dari evaluasi hanya karena kedekatan dengan gubernur.Ia menyoroti kurangnya inovasi dan keprihatinan terhadap masih banyaknya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya.
“Hei bro,orang Minang ini sangat peduli dengan pendidikan jadi sebagai ketua relawan saya juga punya tanggung jawab moral terhadap janji kampanye Mahyeldi – Vasko karena yang berjanji bukan cuma kepala daerah tapi kita juga ikut berjanji,” ungkap Maetek.
Ia menilai wajar jika DPRD Sumbar mendesak evaluasi terhadap OPD yang kurang inovatif dan kreatif. Menurutnya, desakan tersebut merupakan representasi aspirasi masyarakat. “DPRD harus gaspoll soal OPD Pemprov yang kerjanya rutinitas administrasi,jangan diam saja dari berbagai masalah pendidikan Sumbar,apalagi Ketua DPRD sumbar adalah seorang pendidik,harus pikirkan bersama Gubernur-Wakil Gubernur (Mahyeldi-vasko,red). kedepan tidak ada lagi masalah masalah klasik pendidikan dan tidak adalagi orang tua yang menangis karena anak nya tidak bisa sekolah apalagi orang tua yang ulayat nya diserahkan ke pemerintah dan juga harus pikirkan biaya/beasiswa rajawali bagi yang tidak mampu. Untuk apa ada uang abadi beasiswa sementara ada anak kita tidak bisa lanjut sekolah baik SMA maupun kuliah,” tegas Meetek.
Maetek juga menyinggung soal nilai siswa di Sumbar yang menurutnya tidak bisa dijadikan patokan utama. Ia mencontohkan banyak orang yang kurang berhasil di SMP/SMA justru sukses di kemudian hari, dan sebaliknya. “Jadi jangan hanya berpatokan nilai sebagai pelepas administrasi sampaikan ke kementerian bahwa pendidikan karakter sangat penting,” ujarnya.
Di sisi lain, kalangan terbatas membantah pernyataan Zuhrizul. Mereka berpendapat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Sumbar telah bekerja maksimal, termasuk mengusulkan penambahan lokal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). namun, mereka mengakui bahwa usulan tersebut harus disetujui oleh pemerintah pusat yang mengurus pendidikan dasar dan menengah.
