Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemulihan sumatera Barat (Sumbar) pasca bencana.
Hal ini disampaikan saat pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Fokus utama yang disoroti adalah pemulihan dan pembangunan kembali sistem irigasi pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Menurut Rahmat, masalah irigasi bukan hanya isu sektoral.
Namun, menyangkut ketahanan pangan, ekonomi petani, dan pasokan komoditas nasional.
“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pasca bencana, maka irigasi adalah pintu masuknya,” kata Rahmat.
“Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun,” imbuhnya.
Rahmat mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan irigasi di Sumbar diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.”saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran,” ujarnya.
Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci agar program pemulihan maksimal.
Irigasi memiliki peran vital dalam menjaga Sumbar sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.
“Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia,” jelas Rahmat.
Rahmat juga menyarankan pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam perencanaan pemulihan irigasi.
Selain irigasi, pemulihan sektor pertanian pasca bencana juga harus menyentuh aspek pendukung lain.
Aspek tersebut seperti akses jalan produksi, benih, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen.
“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah,” tutupnya.
“Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak.”
