Padang – DPRD Kota Padang mengajukan permohonan audit operasional terhadap Perumda Air Minum (PDAM) kota Padang untuk Tahun Anggaran 2025.
Permohonan ini diajukan melalui surat resmi bernomor 03/Kom II-DPRD/I-2026 tertanggal 23 Januari 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masalah layanan air bersih yang dinilai semakin memprihatinkan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan audit ini bukan sekadar formalitas.
“Ini bukan sekadar audit rutin. Kami ingin melihat secara terang benderang bagaimana PDAM dikelola,” tegas Rachmad.
DPRD ingin memastikan anggaran digunakan efisien dan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
Audit ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja operasional, efisiensi manajemen, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Komisi II DPRD Padang meminta Ketua DPRD menugaskan Inspektorat Kota Padang melalui Wali Kota untuk segera melaksanakan audit.
Hasil audit diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan layanan air bersih.
“Kami ingin audit ini objektif dan independen,” ujar Rachmad.
DPRD siap menaikkan tekanan politik jika hasil audit menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan manajemen.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang bahkan siap menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota padang jika tidak ada evaluasi total terhadap manajemen PDAM.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menilai krisis air bersih pasca banjir bandang November 2025 adalah kegagalan serius pelayanan publik.
“Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, aktivitas terganggu,” kata Wahyu.
Fraksi Gerindra menilai manajemen PDAM gagal mengantisipasi dampak pascabencana dan pola komunikasi direksi tidak solutif.
