Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sepakat mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kesepakatan ini ditandai dengan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muharlion,Senin (28/7),di Gedung DPRD Padang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan, RPJMD 2025-2029 akan menjadi fondasi utama bagi arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. “RPJMD ini adalah komitmen bersama. Setiap program yang tertuang akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembangunan kota,” tegasnya.Fadly menjelaskan, RPJMD Padang 2025-2029 bukan hanya sekadar dokumen teknokratis. Ia juga berkomitmen menjadikan Padang sebagai kota pintar dan sehat melalui implementasi RPJMD 2025-2029 yang berlandaskan agama dan budaya.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan dan sembilan program unggulan (Progul), meliputi Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, dan Jelajah Padang. Kesembilan Progul ini diimplementasikan ke dalam 40 bentuk pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fokus utama yang menjadi perhatian Fadly adalah efisiensi struktur anggaran, terutama dalam hal belanja pegawai yang ditargetkan hanya 30 persen dari APBD pada 2027-2030. Sementara itu, belanja infrastruktur ditargetkan minimal 40 persen, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.
fadly Amran menjelaskan, optimalisasi belanja infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kota, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi fiskal yang dilakukan secara bertahap dan konsisten.Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan ruang fiskal bagi pembiayaan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Padang atas kolaborasi yang terjalin dalam pembahasan dan penyusunan RPJMD.
Ia berpendapat bahwa RPJMD yang telah disepakati bukan hanya sekadar produk hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral bersama untuk membangun Padang yang lebih maju. “Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen kita untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak dan bekerja nyata bagi rakyat,” tutupnya.
