Padang – Di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi nasional, kinerja fiskal daerah di Sumatera Barat masih menunjukkan daya tahan, terutama melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan pembiayaan ekonomi rakyat.
Namun, tantangan menuju tahun anggaran 2026 dinilai semakin berat.
Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat Mohammad Dody Fachrudin mengungkapkan hingga November 2025, penyaluran TKD di Sumbar berjalan sesuai rencana.
Realisasi TKD telah mencapai Rp18,95 triliun atau hampir 92 persen dari pagu, dan diproyeksikan menutup tahun pada level 98,68 persen.
Meski demikian, ia mencatat bahwa belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota di Sumbar masih mengalami kontraksi.
Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas, terutama dalam mendorong belanja pembangunan.
“Tingkat kemandirian fiskal Sumbar berada di kisaran 43–45 persen, tergolong menengah-kuat dibandingkan kabupaten/kota,” ujar Dody.
Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi, mencerminkan kuatnya basis ekonomi jasa dan perdagangan.
Sebaliknya, daerah seperti Kepulauan Mentawai masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan membutuhkan pendekatan fiskal yang lebih afirmatif.
Di sisi pembiayaan ekonomi rakyat, pemerintah mencatatkan capaian yang signifikan sepanjang 2025. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga November 2025 mencapai Rp7,11 triliun kepada lebih dari 114 ribu debitur. Skema mikro mendominasi penyaluran tersebut, dengan sektor pertanian menjadi penerima manfaat terbesar.
Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan peran penting.
Program ini telah menjangkau lebih dari 42 ribu pelaku usaha kecil, dengan total penyaluran Rp274,78 miliar.
Mayoritas pembiayaan UMi berbasis syariah, sejalan dengan karakteristik pelaku usaha di Sumatera Barat.
Dari sisi makroekonomi, ekonomi Sumbar tumbuh 3,36 persen secara tahunan pada triwulan III 2025, meski mengalami kontraksi tipis secara kuartalan.
Inflasi November 2025 tercatat sebesar 3,98 persen secara tahunan, tingkat kemiskinan berada di angka 5,35 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,27.
Menghadapi tahun 2026, Dody mengingatkan adanya tantangan serius.
Alokasi Transfer ke Daerah diproyeksikan turun sekitar Rp3,05 triliun atau hampir 15 persen.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari percepatan belanja kontraktual sejak awal tahun, peningkatan kualitas perencanaan satuan kerja, hingga pendampingan intensif agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata.
“Efisiensi bukan berarti berhenti bergerak. APBN harus tetap hadir sebagai penyangga ekonomi daerah dan penjaga kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
