Jakarta – Kementerian ESDM menargetkan percepatan elektrifikasi di lebih dari 10.000 lokasi wilayah 3T (tertinggal,terdepan,terluar) dalam lima tahun ke depan.
Tujuannya adalah pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menyampaikan hal ini dalam acara ‘Electricity Connect 2025’ di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
“sampai saat ini, masih ada ribuan lokasi dan wilayah di Tanah Air yang belum menerima layanan listrik penuh,” kata Jisman.
Saat ini, rasio elektrifikasi yang dilayani PT PLN (Persero) baru mencapai 98,54 persen.
Artinya, masih ada 10.068 lokasi prioritas yang perlu dilistriki, meliputi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun, terutama di wilayah papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Kementerian ESDM mencatat, percepatan elektrifikasi 3T membutuhkan anggaran sekitar Rp 61 triliun.
Termasuk Rp 2,5 triliun untuk program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.
Program pemasangan listrik gratis telah menjangkau 155.000 rumah tangga dalam tiga tahun terakhir.
Tahun ini,pemerintah menargetkan perluasan bantuan hingga 255 ribu rumah tangga,dengan pelaksanaan teknis oleh PLN.
Pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di 80.000 desa.
Tujuannya, memperkuat pelayanan energi berbasis terbarukan, terutama di wilayah yang belum terhubung jaringan sistem.
PLTS komunal tidak hanya untuk penerangan dasar, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi lokal.
Contohnya, pengawetan ikan dan pengairan pertanian di daerah minim akses energi.”Kita ingin memastikan listrik tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujar Jisman.
