Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan pembentukan Badan usaha Milik Negara (BUMN) khusus perumahan sebagai solusi atas permasalahan hunian di Indonesia. Ide ini muncul dengan meniru konsep perum bulog yang sukses dalam pengelolaan pangan.
Wakil menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengusulkan pembentukan BUMN perumahan serupa Bulog kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Usulan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pengadaan rumah secara masif serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan rumah dari pengembang.
“Pangan ya alhamdulillah sudah ada Bulog yang menjamin stok. Kita tinggal rumah nih, rumah ini belum ada bulognya sehingga saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya bulog untuk perumahan,” kata Fahri usai pertemuan dengan Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7).
Fahri menjelaskan, pemerintah memerlukan lembaga yang berperan sebagai off taker di sektor perumahan. Lembaga ini akan membeli rumah dari pengembang yang mengalami kesulitan penjualan. Peran ini serupa dengan Bulog di sektor pangan yang membeli hasil panen petani untuk menjaga stok pangan nasional.
“Karena apa pun harus ada off taker supaya perusahaan-perusahaan konstruksi perumahan itu tidak perlu pusing,” imbuhnya.
Menurut Fahri, banyak pengembang perumahan mengeluhkan sulitnya menjual rumah, meskipun data menunjukkan tingginya kebutuhan hunian di masyarakat. Ia berharap kehadiran Bulog di sektor perumahan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut.
“‘(Pengembang bilang),’Katanya backlog ada 10 juta sampai 15 juta,tapi kok mesti jungkir balik menjual,susah.’ Ini kan pasti ada masalah,” ungkap Fahri.
Meski demikian, usulan ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.Fahri berharap rencana ini dapat mengatasi berbagai masalah di sektor perumahan.
“Saya kira itu ya, mungkin teknisnya nanti akan kita bahas. Intinya, ya sama (seperti Bulog), ini nanti mengambil dari produsen-produsen perumahan yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi di lokasi yang mendapatkan perizinan dari pemerintah, yang kemungkinan besar nanti elemen subsidinya itu berbasis tanah,” pungkasnya.
Sebelumnya, isu perumahan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden melihat adanya kebutuhan 15 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian.
Prabowo berjanji akan memenuhi kebutuhan tersebut melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun selama lima tahun masa pemerintahannya.
“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” ujar Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, hashim Djojohadikusumo, dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).
