Jakarta – Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus selaras dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi.
Menurut Prof. Yuddy, keterpaduan dan komando searah dari pusat sangat diperlukan untuk menjalankan program pembangunan.
“Gubernur idealnya adalah orang pilihan Presiden,” ujarnya, Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, sosok gubernur harus memiliki kemampuan manajerial birokrasi, kepemimpinan yang tangguh, serta sejalan dengan presiden.
Gubernur, lanjutnya, adalah pembantu presiden setingkat menteri yang bertugas mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya.
Selain itu, gubernur juga bertugas mengkoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.
“dengan demikian, gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung oleh Presiden,” jelasnya.
Penetapan gubernur, menurutnya, cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi.
persetujuan DPRD diperlukan guna memperoleh dukungan moral yang kuat, sekaligus check and balances calon gubernur yang diajukan presiden.
“Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya,” pungkasnya.
