Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) didesak untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Desakan ini datang dari tokoh masyarakat Sumbar, HM Tauhid, yang menyoroti banyaknya truk berpelat nomor luar daerah beroperasi di wilayahnya.
HM tauhid menilai keberadaan truk-truk berpelat non-BA tersebut merugikan daerah. Potensi pajak kendaraan bermotor menjadi hilang karena tidak masuk ke kas daerah.
“Temuan kami di lapangan menunjukkan banyak truk beroperasi dengan plat non-BA,” ujar HM Tauhid dalam keterangan video yang beredar, Rabu (17/9/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, HM Tauhid mengusulkan agar Pemprov sumbar gencar melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan untuk melakukan balik nama menjadi pelat BA.
Selain sosialisasi,HM Tauhid juga meminta agar proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dipermudah.
Ia meyakini kemudahan administrasi akan mendorong pemilik kendaraan untuk segera mengurus balik nama.
“Dengan catatan, pelayanan balik nama kendaraan dipermudah. Jika ini dilaksanakan, maka pencapaian PAD bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, optimalisasi pajak kendaraan bermotor sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama PAD Sumatera Barat.
Tanpa kebijakan yang tegas dan pelayanan yang mudah, potensi pendapatan daerah akan hilang.
HM tauhid mengingatkan peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pungutan rutin.
Kreativitas dalam menggali potensi lokal juga diperlukan.
Ia berharap pemprov Sumbar segera mengambil langkah konkret untuk mencapai target PAD yang diharapkan.
