Jakarta – aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) yang direncanakan pada Rabu (17/9/2025) ditanggapi beragam. Sejumlah pihak menilai aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas pengemudi dan sarat muatan politis.
Unit Reaksi Cepat (URC), sebuah komunitas ojol, menyatakan mayoritas pengemudi memilih untuk tetap bekerja seperti biasa. Mereka menjamin layanan transportasi online akan tetap berjalan normal.
“Order tetap jalan, aplikasi tetap buka. Tidak akan ada gangguan berarti,” tegas Michael, perwakilan URC, Selasa (16/9/2025).
Michael menambahkan, inisiator aksi unjuk rasa bukanlah pengemudi ojol karena tidak memiliki akun mitra. Ia menyebut mereka sebagai oknum yang hanya mewakili sebagian kecil pengemudi.
Sebelumnya, ribuan pengemudi ojol di berbagai kota di Indonesia kerap menggelar aksi unjuk rasa terkait insentif, tarif, dan komisi aplikasi. Namun, URC menilai dinamika kali ini berbeda.
“Banyak tuntutan yang tidak masuk akal, seperti potongan 10 persen. Sebagian besar pengemudi justru merasa potongan 20 persen masih menguntungkan,” jelas Michael.
Aksi demonstrasi besar direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Kantor Kementerian Perhubungan, hingga Istana Presiden.
Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, mengimbau pengemudi ojol untuk mematikan aplikasi serentak saat demonstrasi sebagai bentuk solidaritas.
Tuntutan yang diajukan meliputi RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025-2026,potongan aplikator 10 persen harga mati,regulasi tarif antar barang dan makanan,serta audit investigasi potongan lima persen oleh aplikator.
