Tutup
Perbankan

Incar Prioritas Nasional, APBN 2026 Kuras Anggaran, Gaji PNS Terancam?

325
×

Incar Prioritas Nasional, APBN 2026 Kuras Anggaran, Gaji PNS Terancam?

Sebarkan artikel ini
inikah-program-prioritas-yang-buat-pns-tak-naik-gaji-di-2026?
Inikah Program Prioritas yang Buat PNS Tak Naik Gaji di 2026?

Jakarta – Pemerintah memprioritaskan pendanaan delapan program utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sehingga belum membahas kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut disampaikan Presiden RI dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di gedung DPR, jumat (15/8).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alokasi anggaran akan difokuskan pada program-program prioritas nasional. “Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujarnya saat konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8).

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar RAPBN 2026 memaparkan delapan program prioritas yang akan dijalankan pemerintah tahun depan. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan hingga perumahan rakyat, dengan alokasi anggaran mencapai ratusan triliun rupiah. Berikut rincian program prioritas Prabowo beserta alokasi anggarannya:

  1. Ketahanan Pangan – Rp164,4 triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk memperkuat swasembada pangan, termasuk subsidi pupuk sebesar Rp53,3 triliun dan dukungan kepada Bulog sebesar Rp22,7 triliun. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan pangan nasional, menekan harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. program ini mencakup peningkatan produksi komoditas utama, stabilisasi stok, dan penguatan cadangan pangan nasional yang strategis.

  1. Ketahanan Energi – Rp402,4 triliun

Subsidi energi masih menjadi prioritas utama, dengan alokasi dana untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Langkah ini diharapkan dapat menjaga beban masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global.Anggaran energi juga dialokasikan untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), insentif biodiesel, program listrik desa, serta pembangunan infrastruktur energi untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan energi bersih di seluruh wilayah.

  1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Rp335 triliun

Program MBG menjadi salah satu prioritas utama dalam APBN 2026, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita. Selain memberikan asupan gizi, program ini diharapkan memberikan dampak ekonomi dengan melibatkan UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai penyedia bahan pangan, sehingga membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok lokal.

  1. Pendidikan – Rp757,8 triliun

Sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026, mencakup Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 penerima. selain program bantuan, Rp178,7 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru. Pemerintah juga mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui investasi pada sarana, kurikulum, serta program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

  1. Kesehatan – Rp244 triliun

Anggaran kesehatan diarahkan pada layanan dasar dan perluasan akses, termasuk bantuan iuran asuransi kesehatan sebesar Rp69 triliun yang ditujukan bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran. Selain itu, belanja kesehatan digunakan untuk revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular, serta program pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah menyatakan langkah ini sebagai investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia.

  1. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM – Rp181,8 triliun

Pemerintah merencanakan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai wadah ekonomi produktif di tingkat lokal. Dukungan pembiayaan murah juga disiapkan melalui perbankan BUMN (Himbara) guna memperkuat permodalan usaha kecil. Selain itu, tersedia subsidi bunga Rp36,5 triliun dan dana desa Rp60,6 triliun. Belanja ini diarahkan untuk memperkuat peran desa sebagai pusat ekonomi rakyat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

  1. Pertahanan, Keamanan, dan Hukum – Rp424,8 triliun

Sektor pertahanan mendapat alokasi Rp185 triliun, yang diprioritaskan untuk modernisasi alutsista serta penguatan komponen cadangan. Anggaran ini juga diarahkan untuk memperkuat ko