Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah perlu dikelola dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan agar tidak membebani keuangan negara di masa depan.
Peringatan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, dalam diskusi daring (8/1/2026).
Rizal menekankan pentingnya desain fiskal yang kuat untuk program MBG. “Jangan sampai program MBG justru menjadi beban fiskal antargenerasi tanpa ada imbal hasil konteks ekonomi jangka panjang secara memadai,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pendanaan program ini tidak menambah utang negara atau menekan defisit. Evaluasi harus berfokus pada *kohort* penerima manfaat dan *outcome* (hasil), bukan hanya penyerapan anggaran.
INDEF melakukan simulasi menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) untuk menganalisis program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini. Model OG-IDN adalah model ekonomi makro dinamis yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia.
Simulasi ini mempertimbangkan struktur anggaran MBG, dengan 82% dialokasikan untuk subfungsi pendidikan dan 18% untuk subfungsi kesehatan. Pendanaan berasal dari relokasi antarpos belanja.
MBG diproyeksikan sebagai transfer nontunai kepada anak usia 0-18 tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masa depan. Simulasi juga mempertimbangkan perbaikan asupan gizi, penurunan stunting, dan peningkatan kapasitas kognitif.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa MBG tidak berdampak signifikan pada PDB jangka pendek, namun berpotensi meningkatkan pertumbuhan potensial dalam jangka panjang ketika penerima manfaat memasuki pasar kerja.
“Ada catatan risiko, bahwa MBG sangat bergantung pada ketapatan sasaran, kualitas implementasi, dan juga integrasi lintas sektor,” tegas Rizal.
Salah satu hasil simulasi menunjukkan bahwa MBG tidak melemahkan pasar tenaga kerja dan terbukti menyerap tenaga kerja. Data Kementerian Keuangan per Desember 2025 menunjukkan program ini telah menyerap 741.985 pekerja dan dilaksanakan melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Manfaat MBG lebih terasa melalui peningkatan kesejahteraan aktualisasi dan konsumsi, bukan melalui kenaikan upah riil. “Sehingga efisiensi produktivitas tenaga kerjanya juga naik,” imbuh Rizal.
Data terbaru Kementerian Keuangan (7/1/2026) menunjukkan bahwa penerima manfaat MBG sebanyak 56,13 juta, masih jauh dari target 82,9 juta penerima.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 51,5 triliun, atau 72,5% dari total yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.
“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 51,5 triliun,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita (8/1/2026).
Program ini telah menyerap 789.319 tenaga kerja dengan 19.343 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah berdiri. Tahun ini, penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun sesuai penetapan APBN 2026.
