singapura – Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menyepakati kerja sama ekspor energi bersih yang diperkirakan akan menarik investasi awal senilai USD 10 miliar atau setara dengan Rp 162,65 triliun.
Pengumuman kesepakatan ini dilakukan saat pertemuan Leader’s Retreat antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura,Lawrence Wong,di Singapura,Senin (16/6/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa negosiasi yang panjang telah menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. “Pemerintah Singapura sejak awal berkeinginan untuk meminta Indonesia agar kita bisa ekspor energi bersih. Di samping itu, mereka juga meminta agar kita bisa menerima CCS, Carbon Capture Storage,” ujarnya.
Selain ekspor energi bersih, Bahlil menambahkan bahwa Indonesia juga meminta Singapura untuk mempertimbangkan pembangunan kawasan industri di Indonesia. “Maka saya meminta Kepala Pemerintah Singapura agar juga mempertimbangkan secara serius untuk kita membangun suatu kawasan industri. Yang tujuannya adalah kita membangun hilirisasi dengan energi terbarukan,” katanya.
Kerja sama ini,menurut Bahlil,telah diresmikan melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Jumat (14/6/2025) di Jakarta. “Dan hari ini diumumkan secara resmi di depan kepala dua negara, di depan PM (Singapura) dan Presiden Prabowo,” imbuhnya.
Nilai investasi awal untuk proyek ini diperkirakan mencapai USD 10 miliar, belum termasuk investasi tambahan untuk pembangunan kawasan industri yang direncanakan di Kepulauan Riau (kepri). “Total investasinya minimal dalam perhitungan kami yang kami sudah bangun ini sekitar USD 10 miliar, minus kawasan industri,” jelas Bahlil.Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan rencana pembangunan kawasan industri bersama antara Indonesia dan Singapura. “Nah, kawasan industri ini akan kita bangun bersama seperti yang dibangun oleh Singapura dan Malaysia. Kita juga bangun di Karimun, Bintan dan Batam, KKB.Kita bikin di situ supaya dekat dengan Singapura,” ungkapnya.
Sejumlah calon investor telah melalui proses pemeriksaan legalitas oleh Menteri Hukum dan dinyatakan memenuhi syarat. Data calon investor tersebut kemudian diserahkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Bahlil juga menyinggung perlunya dukungan dari Kementerian Perumahan terkait pembangunan infrastruktur di kawasan industri. “Cuman memang di sana karena hutannya masih banyak, rumah-rumah harus dibangun oleh Menteri Perumahan. Karena kalau tidak ada Menteri Perumahan, tidak bisa kita membangun land di sana,” tuturnya.
“Jadi mulai hari ini, tim Task Force kita sudah jalan. Kita akan mengirim ekspor energi terbarukan, namun syaratnya harus juga kita bangun kawasan industri. supaya win-win,” pungkas Bahlil.
