Jakarta – Pemerintah Indonesia sedang membahas kemungkinan penggabungan dua raksasa ride-sharing, Grab Holdings Ltd dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Kabar ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, pemerintah sudah mendengar rencana merger dua perusahaan yang mendominasi layanan transportasi daring tersebut.
“Iya. rencananya memang begitu (Grab-GoTo bergabung),” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).Meski demikian, Prasetyo belum bisa memastikan skema penggabungan yang akan diambil, apakah dalam bentuk merger atau akuisisi. “Masih dicari bentuknya,” ujarnya.
Mensesneg juga menyinggung keterlibatan BPI Danantara dalam pembahasan rencana penggabungan ini. Namun, ia belum merinci peran BUMN tersebut.
Sebagai informasi, Telkom dan anak usahanya, Telkomsel, telah berinvestasi sekitar Rp6,4 triliun untuk memiliki saham di GoTo.
“Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” ungkap Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo memastikan penggabungan ini tidak akan menciptakan monopoli. Tujuannya, kata dia, agar perusahaan tetap optimal dan menggerakkan ekonomi melalui mitra.
“Karena bagaimana pun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar,” jelasnya.
“Dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” imbuh prasetyo.
Rencana akuisisi GoTo oleh Grab, perusahaan teknologi asal Singapura, sebenarnya sudah mengemuka sejak lama.
Reuters melaporkan Grab berupaya mencapai kesepakatan akuisisi pada kuartal kedua tahun ini.Namun,pada Juni lalu,rencana ini dikabarkan terhambat regulasi dari pemerintah Indonesia.
Tiga sumber Reuters menyebut hambatan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian atas kelanjutan potensi merger dua perusahaan besar di sektor transportasi dan layanan antar makanan di Asia Tenggara itu.
Pemerintah Indonesia disebut telah mengajukan sejumlah persyaratan agar rencana merger ini bisa berjalan.
