Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI,Nevi Zuairina,menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menata dan mengurangi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Nevi menilai langkah ini akan mengefisienkan BUMN, menciptakan sinergi antar perusahaan negara, dan meningkatkan daya saing.
“Sudah saatnya BUMN kita disederhanakan agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global,” kata nevi di Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Politisi PKS ini melihat banyak BUMN yang tumpang tindih fungsi dan merugi. Restrukturisasi dinilai tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola.
Pengurangan jumlah BUMN diharapkan mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas dan fungsi, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
Nevi menekankan, negara cukup mempertahankan BUMN strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital. Sektor non-strategis bisa diserahkan ke swasta.
Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru.
“Risiko PHK, hilangnya layanan publik, hingga potensi kerugian aset negara harus diantisipasi. pemerintah wajib menyiapkan kompensasi dan reskilling bagi pekerja yang terdampak,” tegasnya.Nevi juga mengingatkan agar proses merger, likuidasi, atau konsolidasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.Komisi VI DPR RI akan mengawasi penuh kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.Ia mencontohkan BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang perlu penanganan tegas.
BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel juga harus dikelola dengan cermat karena menyangkut pelayanan publik dan penugasan pemerintah.
“Saya fraksi PKS mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Nevi.
