Jakarta – Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina menuai kritik. Pengamat menilai kebijakan ini berpotensi mengancam iklim investasi di Indonesia.
Kebijakan impor BBM satu pintu dinilai akan membatasi ruang gerak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP. SPBU swasta selama ini menikmati keuntungan dari kebebasan mengimpor BBM langsung dengan harga yang lebih kompetitif.
“Dalam pengadaan impor BBM satu pintu, SPBU swasta tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM,” kata pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, Selasa (16/9/2025).
fahmy menjelaskan, SPBU swasta nantinya wajib membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang telah ditetapkan. Kondisi ini akan menekan margin keuntungan mereka.
Penurunan pendapatan, menurut Fahmy, dapat memaksa SPBU swasta menutup usahanya. “Tutupnya SPBU swasta akan berdampak terhadap iklim investasi di indonesia, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya,” tegasnya.
Kebijakan impor BBM satu pintu muncul setelah kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU swasta sejak Agustus 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan SPBU asing tidak mendapat kuota impor tambahan.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan pemerintah masih menunggu data detail dari SPBU swasta terkait volume dan spesifikasi BBM yang dibutuhkan. Data sementara menunjukkan kebutuhan impor mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
“Jadi untuk kebutuhan, data sementara 1,4 juta kiloliter. Dari ini kan (diketahui) berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya kita minta detailkan,” kata Yuliot beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, impor akan dilakukan melalui Pertamina untuk memastikan pasokan aman.
Yuliot juga menyebut rencana impor BBM dari Amerika Serikat merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan kedua negara.
