Padang – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan terobosan sentralisasi layanan pemberangkatan umrah melalui UPT Asrama Haji Padang sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi berbasis religi yang terintegrasi.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menjelaskan konsep sentralisasi ini dirancang menyerupai layanan haji reguler.
Seluruh jemaah umrah akan dikumpulkan di Asrama Haji Padang untuk menginap satu malam sebelum keberangkatan, guna menyelesaikan seluruh proses administrasi secara terpadu.
“Mulai dari pemeriksaan kesehatan, imigrasi, hingga keberangkatan akan dilakukan terkoordinasi di satu tempat. Jika ini terwujud, Asrama Haji akan hidup setiap hari, bukan hanya saat musim haji saja,” tegas Rifki.
Menurutnya, rencana ini telah dikoordinasikan dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Imigrasi, dan Dinas Kesehatan, yang seluruhnya telah memberikan dukungan.
Sentralisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan jemaah, efisiensi layanan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah.
Di luar aspek layanan, Kemenhaj Sumbar juga mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok ibadah.
UMKM diharapkan menjadi penyedia utama berbagai kebutuhan jemaah, mulai dari koper, kain ihram, hingga produk makanan khas daerah sebagai bekal ke tanah suci.
Rifki menekankan, pemberdayaan UMKM merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi haji dan umrah yang sedang dibangun.
Dengan jumlah jemaah yang besar dan berlangsung sepanjang tahun, sektor ini diyakini mampu mendorong UMKM lokal naik kelas.
“Bayangkan jika satu jemaah saja membawa satu kilogram produk UMKM Sumbar ke tanah suci, dampaknya terhadap perputaran uang di daerah akan luar biasa. Kita ingin UMKM kita naik kelas melalui ekosistem ini,” ujarnya.
Melalui konsep satu pintu dan keterlibatan UMKM, Kemenhaj Sumbar berharap pengelolaan umrah tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang konkret bagi masyarakat.
Sinergi antara Kemenhaj, perbankan, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci agar ekosistem ini berjalan berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi daerah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menghadirkan negara dalam melindungi jemaah, menata layanan, serta memastikan potensi ekonomi dari ibadah umrah dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Sumatera Barat.
