Tangerang – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) bagi jamaah haji reguler pada tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai wujud dukungan fiskal pemerintah dalam menyambut kedatangan para jamaah haji dari Tanah suci.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan pengumuman tersebut saat melakukan peninjauan kesiapan penyambutan jamaah haji di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (11/6/2025) malam. “Kami memberikan fasilitas kepada jamaah yang membawa barang bawaan maupun kiriman, pengenaan beanya dibebaskan,” ujarnya.
Kebijakan fiskal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Ketentuan Kepabeanan,Cukai,dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman,serta PMK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 203/PMK.04.2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Pembebasan bea masuk dan PDRI barang jamaah haji diberikan dengan ketentuan 2×1.500 dolar AS,yang berarti dua kali pengiriman per musim haji dengan nilai maksimal 1.500 dolar AS per pengiriman.
“Jadi ini baru pertama kali kami berikan fasilitas yang maksimal kepada jamaah haji, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung,” kata Anggito. Ia menambahkan,”Kami memberlakukan ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci.”
kemenkeu, bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran proses kepulangan jamaah haji tahun 2025.
Selain pembebasan bea masuk, pemerintah juga menyediakan layanan pindai pengenalan wajah (face recognition) untuk mendeteksi manifes penumpang, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses. Jamaah haji juga akan difasilitasi dengan layanan pengangkutan barang yang langsung dikirim ke debarkasi.
