Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kemenkeu menegaskan bahwa video yang menarasikan guru sebagai beban negara adalah tidak benar atau hoaks.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyampaikan bahwa Menkeu Sri Mulyani tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. “Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” tegasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2025).
Deni menjelaskan lebih lanjut,video yang beredar luas tersebut merupakan hasil manipulasi deepfake dan potongan yang tidak lengkap dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains,Teknologi,dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani membahas secara rinci mengenai alokasi anggaran untuk guru dan dosen. Sri Mulyani menjelaskan, “Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan,’Oh,menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat.”
Deni mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di berbagai platform media sosial. “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” imbaunya.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025), menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Alokasi anggaran sebesar Rp178,7 triliun akan digunakan untuk penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen, termasuk untuk gaji guru.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah secara memadai.”Sekolah rakyat dan Sekolah Unggul garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya anggaran pendidikan yang tepat sasaran, mengingat pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya memberantas kemiskinan.
