jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menggenjot efisiensi anggaran negara hingga tahun 2026. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
Pengendalian biaya belanja birokrasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya efisiensi tersebut.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, kemenkeu akan memperluas standarisasi biaya dan kantor layanan bersama di seluruh Indonesia.
“Kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran, termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan,” kata Suahasil dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Kemenkeu memperkirakan, inisiatif efisiensi ini mampu menghemat anggaran hingga Rp 3,53 triliun selama periode 2020-2025.
“Jika kita benchmarking dari tahun 2020, kita sudah bisa mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, dan kita bisa mengestimasi total efisiensi (anggaran di sepanjang) 2020-2025 mencapai rp 3,53 triliun,” ujarnya.
Selain itu,Kemenkeu juga telah mengurangi jumlah pegawai dari 82.468 orang pada 2019 menjadi 77.412 orang saat ini.
Proses seleksi pegawai baru akan diperketat, dan kompetensi pegawai akan terus ditingkatkan.
“Kebijakan-kebijakan terkait SDM, termasuk untuk memenuhi pegawai baru yang dilakukan secara selektif, komposisinya juga kita perhatikan dan kompetensinya juga terus kita tingkatkan,” pungkas Suahasil.
