Kupang – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjadikan dialog terbuka sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Kemenko PM usai menggelar kegiatan “Berdaya Bersama kupang” di Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara ini mempertemukan pemerintah dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif, gig workers, UMKM, tokoh komunitas, dan perwakilan lintas agama.
Deputi koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menyatakan bahwa kebijakan yang efektif lahir dari pemahaman mendalam terhadap aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading,” tegas Leontinus, Rabu (1/10/2025).”Kami percaya kebijakan efektif lahir dari percakapan tulus dan terbuka dengan masyarakat.”
Kegiatan di Kupang, menurut Leontinus, menjadi contoh nyata bagaimana dialog menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Lebih dari seribu peserta terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.
“Dari dialog di Kupang, kami mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif,” jelasnya.
Tantangan tersebut mencakup kebutuhan akan kejelasan status kerja,akses perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan,hingga standarisasi keterampilan agar mampu bersaing di pasar global.
Leontinus menambahkan, pendekatan dialogis memastikan program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. Model dialog partisipatif ini sebelumnya telah diuji coba di palembang, Yogyakarta, dan Bandung.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Leontinus.
Sektor ekonomi kreatif di NTT menunjukkan kontribusi signifikan. Data mencatat nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp934,7 miliar, dengan 10.803 pelaku kreatif terdaftar.
Jumlah UMKM di NTT per Agustus 2025 tercatat sebanyak 366.473 unit, didominasi oleh usaha mikro. Subsektor kriya/tenun dan kerajinan mendominasi dengan 7.769 pelaku, disusul kuliner (2.389 pelaku), dan fesyen (305 pelaku).
