Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dengan menggelar Workshop Perspektif Disabilitas dan Layanan ramah Disabilitas pada Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Workshop yang terlaksana berkat kerja sama dengan Aliansi Disabilitas Nusantara, menghadirkan fasilitator dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Inisiatif ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta regulasi turunannya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang ramah dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Dalam pidato pembukaannya, Rosan menyampaikan, pihaknya menyediakan pendampingan, penerjemahan, dan asistensi di seluruh tempat layanan publik tanpa biaya tambahan.
Rosan menambahkan, kementeriannya membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk di bidang investasi dan hilirisasi. “Kementerian juga membangun prasarana sistem informasi baik elektronik, maupun non elektronik yang mudah diakses, dan yang terpenting, memastikan SDM terlatih dan memiliki empati untuk memberikan layanan yang responsif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rosan menyoroti langkah konkret yang telah diambil Kementerian Investasi/BKPM, mulai dari membuka formasi khusus bagi pegawai disabilitas, membangun sarana dan prasarana ramah disabilitas, hingga melakukan pembinaan teknis kepada pegawai agar mampu memberikan layanan yang inklusif. Ia mengajak seluruh jajaran kementerian untuk bekerja sama menjadikan inklusifitas sebagai bagian dari budaya institusi. “Kegiatan ini adalah langkah pertama dan harapannya ini bisa terus disempurnakan ke depannya.Karena kembali lagi, disabilitas harus mempunyai hak yang sama,” tegasnya.
David Eka Suryadinata,salah satu fasilitator dari GAUN,mengapresiasi langkah Kementerian Investasi/BKPM dalam menyelenggarakan workshop tersebut.Ia mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang mulai merintis usaha dan membutuhkan layanan perizinan, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). “Saya melihat di kantor ini sudah ada layanan khusus, dan dengan dilaksanakannya workshop diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas,” ungkap David.
David berharap, Kementerian Investasi/BKPM dapat berkolaborasi dengan kementerian lain untuk memberikan pelatihan kepada pengusaha disabilitas, agar selain mendapatkan NIB, mereka juga bisa mendapatkan pendampingan berusaha supaya lebih produktif.
Workshop ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM yang memberikan layanan publik. Para peserta dibekali dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pelayanan yang menghargai keberagaman serta kebutuhan aksesibilitas bagi semua pelaku usaha melalui pendekatan pembelajaran tatap muka yang terdiri atas sesi teori dan praktik.
