Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merespons kekhawatiran akan serbuan produk impor dari China dengan menyiapkan serangkaian langkah strategis. Antisipasi ini dilakukan seiring dengan dinamika perang dagang global yang berpotensi memengaruhi pasar domestik.
Pada hari Sabtu (21/6/2025), Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha damanik, menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang untuk melindungi serta memperkuat posisi UMKM, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. “Banyak laporan kepada kami terkait kekhawatiran yang disampaikan (lonjakan produk impor dari China). Namun saya sampaikan, ada empat hal yang kita lakukan,” ungkapnya.
Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah penguatan regulasi melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan perdagangan yang lebih berpihak pada UMKM, sehingga mereka dapat mengoptimalkan manfaat dari setiap kegiatan perdagangan.
Selain itu, Kementerian UMKM juga berupaya untuk mempermudah akses UMKM terhadap standarisasi dan sertifikasi produk, termasuk sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga izin edar dari BPOM. Menurut Riza, sertifikasi tersebut kini bukan lagi sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM.”Sertifikasi ini perlu dipandang tidak lagi sekadar bentuk kepatuhan, tetapi dipandang sebagai instrumen untuk peningkatan daya saing dan produktivitas,” tegasnya. Ia mencontohkan perubahan perilaku konsumen yang semakin selektif dan cenderung memilih produk bersertifikasi halal saat berbelanja di supermarket. Dahulu, sertifikasi halal hanya dianggap sebagai formalitas, namun kini telah bertransformasi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.
