Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memberikan sembilan rekomendasi penting kepada pemerintah. Tujuannya,memulihkan kepercayaan publik pasca demonstrasi yang terjadi akhir Agustus lalu.
Rekomendasi ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam program prioritas pemerintah.”Hal ini akan memperkuat daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber dan perlindungan ekonomi,” ujar Kepala LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin, dalam keterangan tertulis.
Berikut sembilan rekomendasi konkret yang diajukan LPEM FEB UI:
- program Makan Bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) harus melalui proses kebijakan yang tepat, termasuk penyusunan peta jalan, uji coba, dan evaluasi.prioritaskan anak sekolah dari keluarga yang membutuhkan.
- Batalkan pengurangan dana transfer ke daerah karena akan berdampak pada program pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- Rampingkan birokrasi dengan menghentikan pembentukan kementerian/badan baru atau menggabungkan yang sudah ada.
- Kembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga.
- Luncurkan program padat karya jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki fasilitas umum.
- Kebijakan perlu menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan.
- Evaluasi sistem remunerasi pejabat negara dengan mempertimbangkan pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Tingkatkan transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode agar pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang tepat.
- Perbaiki komunikasi kebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan dan menghargai aspirasi masyarakat.
Dalam jangka panjang, LPEM FEB UI menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing. Ini termasuk penguatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, kelembagaan, iklim berusaha, konektivitas, serta pemberantasan korupsi.
