Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap metode perhitungan tingkat kemiskinan nasional.Rencana ini muncul seiring dengan adanya perbedaan data kemiskinan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia.
Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Dewan Ekonomi Nasional (DEN) saat ini sedang mengevaluasi angka garis kemiskinan (GK) nasional. Hasil dari evaluasi ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan sesuatu yang tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” ujarnya di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
Proses evaluasi ini, menurut Luhut, dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Presiden Prabowo dijadwalkan untuk mengumumkan angka garis kemiskinan yang baru setelah menyetujui hasil kajian tersebut. Meskipun tidak memberikan kepastian waktu, Luhut meyakini bahwa data yang ada saat ini sudah memadai untuk menyusun revisi. “Angka kemiskinan itu,sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan food estate. Semua itu bukan isu yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.
sebelumnya, Bank Dunia mengumumkan pembaruan metode penghitungan tingkat kemiskinan dalam laporan berjudul “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform”. Metode baru ini menggunakan purchasing power parity (PPP) 2021 yang dirilis oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024. Akibat perubahan ini, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas ditetapkan sebesar 8,30 dolar AS per hari, meningkat dari sebelumnya 6,85 dolar AS. Hal ini menyebabkan persentase penduduk miskin Indonesia versi Bank Dunia melonjak menjadi 68,25 persen.
Menanggapi perbedaan tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa PPP digunakan Bank Dunia untuk menyamakan daya beli lintas negara dan dihitung berdasarkan median dari 37 negara, bukan khusus untuk Indonesia. Selain itu,nilai tukar dolar AS yang digunakan bukan kurs aktual harian. BPS sendiri mengukur garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan melalui Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan dua kali setahun. survei ini merekam pola konsumsi serta pengeluaran penduduk.
Sejumlah ekonom menyarankan agar BPS memperbarui metode pengukuran kemiskinan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menilai bahwa pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan non-Makanan (GKNM) sudah tidak lagi sesuai dengan kompleksitas kehidupan kontemporer yang multidimensional. Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, juga berpendapat bahwa garis kemiskinan nasional saat ini terlalu rendah dan perlu disesuaikan secara bertahap dengan pendekatan global seperti yang diterapkan Bank Dunia.
