Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya gerakan PKK yang hidup dan berdampak hingga tingkat nagari, kelurahan, dan desa.
Penegasan ini disampaikan saat membuka rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Senin (17/11/2025).
Mahyeldi mengingatkan agar PKK lebih peka terhadap dinamika masyarakat. Terutama dalam isu generasi muda,ketahanan keluarga,dan ekonomi rumah tangga.
“gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” tegas Mahyeldi di hadapan peserta Rakerda.
Gubernur mendorong penguatan kerja sama PKK dengan Dinas Pendidikan serta perangkat daerah lainnya.Tujuannya agar program pembinaan keluarga berjalan lebih efektif.
Ia juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai benteng utama menghadapi persoalan seperti narkoba, pergaulan bebas, dan masalah sosial lainnya.
Perda Ketahanan Keluarga diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat lingkungan sosial di tiap nagari.
Mahyeldi menyoroti peran penting unsur adat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai penopang utama tatanan sosial masyarakat Minangkabau.
Ia berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan unsur adat untuk menyelaraskan program dan memperkuat ketahanan sosial.
Sebagai contoh, Mahyeldi menyebut Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang yang rutin menggelar rapat bulanan bersama tokoh adat dan masyarakat. Pola ini akan diperkuat dalam Peraturan Gubernur yang sedang disusun.Ketua TP PKK Sumbar, Ny. Harneli mahyeldi, menegaskan bahwa rakerda ke-10 ini menjadi momentum penyatuan langkah dari tingkat provinsi hingga nagari.Dengan tema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas,” PKK dituntut mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.
Harneli mendorong pengurus PKK di setiap tingkatan untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pendanaan melalui kerja sama dan pemanfaatan dana CSR.
Ia juga meminta kabupaten/kota memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran PKK hingga tingkat kecamatan agar program dapat berjalan optimal.Ketua Pelaksana, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa Rakerda ini menjadi forum konsolidasi antara PKK provinsi dan kabupaten/kota.
Agendanya meliputi evaluasi program tahun sebelumnya, penyelarasan rencana kerja dengan kebijakan pusat dan daerah, penguatan kelembagaan, penetapan strategi prioritas, hingga perumusan rekomendasi untuk tindak lanjut di lapangan.
Rakerda ke-10 ini dihadiri sekitar 200 peserta. Termasuk pengurus PKK provinsi, pengurus kabupaten/kota, ketua pokja, staf ahli, narasumber, dan undangan lainnya. Hadir pula Staf Ahli TP-PKK Sumbar, Ny. Dianita Maulin Vasco.
