Jakarta – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif layanan transportasi daring menuai berbagai reaksi. Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, pada Selasa (2/7/2025) menyoroti perlunya pengkajian ulang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Rafi menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah melibatkan aplikator dalam diskusi intensif terkait perumusan regulasi baru tentang tarif. Ia menekankan bahwa keputusan akhir harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, perusahaan, mitra pengemudi, dan masyarakat luas.
“Kami melihat bahwa rencana kenaikan tarif pada layanan transportasi daring harus dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder. Diskusi evaluasi dan pengkajian ulang masih terus berlangsung agar ke depan tercipta kebijakan yang berimbang,” ujar Rafi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut rafi, wacana kenaikan tarif ini berpotensi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekosistem digital dan layanan e-hailing di Indonesia. Ia menambahkan, kenaikan tarif akan berdampak langsung pada konsumen, yang berpotensi mengurangi penggunaan layanan, terutama untuk perjalanan jarak dekat.
Rafi juga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak kenaikan tarif terhadap waktu penjemputan dan tingkat pembatalan pesanan. “Waktu penjemputan bisa meningkat, begitu juga dengan tingkat pembatalan pesanan. Masyarakat, terutama yang menggantungkan layanan daring untuk kebutuhan harian dan usaha, akan terdampak signifikan,” pungkasnya pada Selasa (2/7/2025).
