Jakarta – Masyarakat indonesia kini lebih banyak mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama, namun hal ini memicu peningkatan penyebaran hoaks.
Data Digital News Report 2025 mengungkap, 57% warga Indonesia memperoleh berita dari platform media sosial, bukan dari media online arus utama.
Kementerian Kominfo mencatat,sepanjang tahun 2024,sebanyak 1.923 hoaks terdeteksi,dengan isu politik dan keamanan mendominasi.
Pakar komunikasi, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, mengingatkan bahaya misinformasi dan disinformasi yang merajalela di dunia digital.
“Timeline media sosial telah menjadi instrumen pembentuk opini publik, bukan lagi sekadar tempat obrolan,” tegas Harris.
Harris menyoroti empat ancaman utama yang perlu diwaspadai: miscaption, deepfake, ajakan palsu, dan narasi sesat pikir.
Miscaption, contohnya, menggunakan video atau foto lama dengan keterangan waktu atau tempat yang baru, sehingga menyesatkan audiens.
Deepfake, teknologi manipulasi audio visual, mampu meniru tokoh publik dan memalsukan pernyataan mereka.
Ajakan aksi palsu seringkali disebarkan melalui broadcast, mengarahkan massa ke lokasi dan waktu yang salah, yang berpotensi memicu kerawanan.
Narasi sesat pikir, dikemas dalam meme atau flyer, berisi argumen yang tampak benar namun sebenarnya tidak valid, sehingga memanipulasi pemikiran.
harris menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menangkal penyebaran hoaks.
“Pemerintah harus hadir untuk melakukan penjernihan hoaks,” ujarnya.
Ia mengusulkan pembentukan “command room” satu atap yang bertugas mendeteksi dan merespon disinformasi secara cepat.
Command room ini bertugas mendeteksi miscaption, deepfake, ajakan palsu, dan narasi sesat pikir secara real-time.
Informasi klarifikasi harus disebarkan serentak melalui media mainstream dan media sosial.
“Dalam situasi gejolak, jumpa pers harian atau update per waktu sangat penting,” kata Harris.
Kecepatan klarifikasi menjadi kunci, mengingat rata-rata warganet Indonesia menghabiskan 3 jam 6 menit per hari di media sosial.
Harris mencontohkan kerusuhan 2025 sebagai pelajaran pentingnya debunking cepat dan penyajian bukti terverifikasi.
