Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Budi Arie Setiadi mendorong Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Program ini diharapkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.Harapan tersebut disampaikan Budi Arie saat berinteraksi melalui panggilan video dengan peserta Kontrak Bisnis Kopdes Merah Putih di Sragen, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga mengumumkan bahwa Kopdes akan menjadi distributor resmi tabung gas LPG dari Pertamina Patra Niaga.
“Sekarang saatnya koperasi bangkit,” ujar Budi Arie, Sabtu (12/7), dalam video yang diunggah di akun Instagram @pemkab_sragen.Ia menambahkan, dirinya baru saja berbicara dengan pihak Pertamina Patra Niaga, dan LPG akan disalurkan melalui Kopdes.
Lebih lanjut, Budi Arie berkelakar bahwa program ini akan membuat masyarakat sangat bergantung pada koperasi.”Pokoknya semuanya Kopdes. Jadi, kalau anak Jakarta bilang atau netizen bilang, nanti semuanya terkopdes-kopdes,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie memberikan semangat kepada para peserta yang berkumpul di Kantor Terpadu Pemkab Sragen. Ia mengajak masyarakat Sragen untuk berperan aktif dalam memperkuat gerakan koperasi.
Menkop Budi Arie juga berharap Sragen dapat menjadi contoh sukses pelaksanaan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, wilayah Jawa Tengah memiliki peran kunci dalam keberhasilan program tersebut. Budi arie juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Sragen suatu saat nanti,guna meresmikan dan melihat langsung operasional Kopdes Merah Putih.
“Ini bisa jadi contoh di Sragen juga. Pokoknya saya optimis Jawa Tengah. Kalau Jawa itu kunci, Jawa Tengah adalah lubang kuncinya. Jadi contoh yang baik buat daerah-daerah lain,” ungkapnya.Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Program ini memiliki dasar hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 27 Maret lalu.
