Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menargetkan pemerataan ekonomi nasional melalui program Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih di seluruh pelosok Indonesia.Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah manifestasi harapan masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen perjuangan ekonomi.
Hal itu disampaikan Budi Arie dalam upacara peringatan Hari Koperasi nasional (Harkopnas) ke-78 di Jakarta, Sabtu (12/7). “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menjadi harapan rakyat untuk menjadi alat bagi perjuangan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan desa di seluruh Indonesia,” ujarnya kepada wartawan seusai upacara harkopnas.
Budi Arie menambahkan, animo masyarakat terhadap program ini sangat tinggi.”Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Buktinya, perwujudan lebih dari 80 ribu kopdes secara kelembagaan telah terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat,” imbuhnya.
Saat ini,sekitar 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus), di mana lebih dari 77 ribu telah memperoleh badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari ribuan koperasi tersebut, 103 di antaranya dijadikan model percontohan.
KemenKopUKM telah menyusun peta jalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2025-2029 sebagai landasan utama pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat desa.Peta jalan ini merinci tahapan pengembangan koperasi desa secara bertahap dan terukur.
Pada tahun 2025, fokus utama adalah pembentukan badan hukum koperasi, pembangunan sarana pendukung, penerapan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi. Tahun 2026, koperasi akan memperkuat diri melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Tahun 2027, koperasi akan memasuki tahap konsolidasi jaringan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kolaborasi antar-koperasi, serta fokus pada hilirisasi produk.
Selanjutnya, pada tahun 2028, koperasi ditargetkan untuk lebih fokus pada pengembangan produk unggulan yang berorientasi ekspor.Di tahun 2029, KemenKop menargetkan hadirnya pilar-pilar kemandirian ekonomi desa dengan kooperasi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.Budi Arie menekankan urgensi koperasi desa dalam menanggulangi kemiskinan dan stunting. “Tingkat kemiskinan masih tinggi di desa, dan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Oleh karena itu,kami ingin mewujudkan bagaimana koperasi dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya. Data menunjukkan bahwa ekonomi desa hanya menyumbang 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sisanya berasal dari perkotaan. “Menurut saya, harus ada pemerataan yang lebih berkeadilan,” kata Budi Arie.
Hingga tahun 2024,tercatat 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota, dengan volume usaha mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap PDB nasional.
Puluhan ribu koperasi desa tersebut akan dioperasikan secara serentak setelah diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025, dan ditargetkan seluruh Kopdes dapat beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan pada Oktober 2025.
