Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menepis klaim alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 100 ribu hektare per tahun. Ia menyebut data resmi menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
Menurut Amran, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ATR/BPN tidak menunjukkan angka sebesar itu.
“Kami tidak tahu asal-usul angka konversi lahan 100 ribu ini dari mana,” tegas Amran dalam Rapat Kerja bersama komisi IV DPR RI, Rabu (3/9).
Amran menjelaskan, data BPS mencatat alih fungsi lahan selama lima tahun terakhir sekitar 79 ribu hektare.
Jika dirata-ratakan, angka tersebut hanya sekitar 15 ribu hektare per tahun.
Pernyataan ini merupakan respons atas pandangan Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri yang menilai alih fungsi lahan sebagai masalah struktural serius.
Rokhmin sebelumnya menyebut rata-rata konversi lahan mencapai 100 ribu hektare per tahun, terutama di Jawa.Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyoroti masalah serupa.
Zulhas mengungkapkan, dalam dua dekade terakhir, sekitar 136 ribu hektare sawah telah beralih fungsi.
Menurutnya,alih fungsi lahan menjadi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Proyek pembangunan di berbagai daerah menjadi salah satu pemicu utama alih fungsi lahan.
Zulhas menyebutkan, ada dua cara menjaga ketahanan pangan: membuka lahan baru atau mengoptimalkan lahan yang ada.
Namun,membuka lahan baru terkendala karakteristik tanah dan keterbatasan investor.
Saat ini, Indonesia memiliki 7,4 juta hektare sawah dengan luas tanam sekitar 10 juta hektare.
Rata-rata panen masih 1,4 kali per tahun karena keterbatasan irigasi.
