Tutup
Perbankan

Menteri PKP Tambah Kuota Rumah Subsidi Sopir Taksi Bluebird Jadi 8.000 Unit

103
×

Menteri PKP Tambah Kuota Rumah Subsidi Sopir Taksi Bluebird Jadi 8.000 Unit

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), meningkatkan kuota rumah subsidi bagi pengemudi taksi Bluebird Group. Alokasi awal sebanyak 5.000 unit kini bertambah menjadi 8.000 unit.

Keputusan ini diumumkan saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan Bluebird Group di kantor pusat Bluebird, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Menteri PKP yang akrab disapa Ara, pada Rabu (18/6/2025) menjelaskan, “Sebelumnya KPR FLPP 5.000 unit,jadi saya tambahkan 3.000 unit rumah subsidi, totalnya 8.000 karena peminatnya banyak.”

Ara menambahkan bahwa dirinya dan keluarga memiliki hubungan emosional dengan taksi Bluebird. Ia meyakini kepemilikan rumah akan meningkatkan kualitas hidup para pengemudi dan keluarga mereka dibandingkan dengan menyewa. “Saya harap Bluebird sebagai perusahaan yang bertanggung jawab memperhatikan karyawannya. Saya harap Bluebird bisa segera fokus untuk membantu pengemudi dan karyawannya yang belum memiliki rumah dengan KPR FLPP,” ujarnya.Ara menggambarkan manfaat program ini bagi para pengemudi, “bayangkan, mereka selama ini ada yang kontrak rumah tapi harus bayar Rp 800 ribu, Rp 900 ribu dengan Rp 1,2 juta. Padahal dengan mengangsur dengan KPR FLPP yang angsurannya tetap, mereka bisa memiliki rumah sendiri. Mereka nggak kerasa 15 tahun lagi sudah punya rumah. Ini program yang luar biasa.”

Komisaris Utama Bluebird, Bayu Priawan Djokosoetono, menyambut baik dukungan pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi pengemudi dan karyawan Bluebird. Ia menilai penambahan kuota rumah subsidi ini sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat. “Kami sudah membuka pendaftaran Pengemudi yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP dan minatnya cukup banyak, hampir 3.000 (peminat). Sehingga kami yakin dengan penambahan kuota ini akan makin banyak pengemudi dan karyawan Bluebird yang bisa memiliki rumah subsidi,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perkotaan kementerian PKP, Sri Haryati, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan opsi pembangunan rumah subsidi dengan luas minimal 18 meter persegi sebagai alternatif dari pembangunan rumah susun. “Jadi kita membuka banyak opsi. Ada masyarakat yang juga enggak nyaman tinggal di rusun kan? Jadi alternatif, sekali lagi opsi, pilihan untuk masyarakat. Toh nanti para pengembang juga akan bangun,” kata Sri di Lippo Mall Semanggi, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Ia menambahkan bahwa skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencakup baik rumah tapak maupun rumah susun, dan pilihan tersebut akan disesuaikan dengan preferensi masyarakat sebagai konsumen. “Ngerti kan masalah FLPP kan? Bahwa pengembang membangun, kemudian ada yang kemudian berminat.Pengembang tentu juga akan melihat,kalau misalnya menurut mereka juga adalah,oh ini memang bagus untuk dibangun dan ada demand-nya bagus,dia tentu akan bangun. Jadi intinya adalah seperti tadi,” tuturnya.

Sri Haryati juga menjelaskan,”Kenapa enggak (membangun) rusun aja? Rusun juga ada. Jadi rusun juga ya, kita juga kan tahu ada rusun sewa, terus pemerintah juga ada yang membangun rusun milik, kemudian juga ada pengembang juga membangun rusun.”

Kementerian PKP, menurut Sri Haryati, sedang berupaya agar skema FLPP untuk rumah susun dapat berjalan efektif.”Kita yang sekarang kita dorong adalah bagaimana rusun dengan mekanisme FLPP itu juga bisa betul-betul berjalan,” ujarnya. Ia mengakui, “Hari ini regulasinya sudah ada. Tetapi kenyataannya di perkotaan untuk yang rusun ini masih sangat challenging ya.”

Sri Haryati juga membuka kemungkinan adanya perubahan regulasi terkait skema rusun subsidi,termasuk penyesuaian harga per meter persegi atau perubahan perhitungan yang berbeda dengan rumah tapak. “Jadi kita lagi dorong nih,oh mungkin harga per meter perseginya harus kita sesuaikan. Oh mungkin aturannya harus dibuat berbeda dengan yang tapak. Jadi itu juga kita kerjakan. Jadi kalau ditanya kenapa enggak rusun,rusun juga kita kerjakan,” pungkas Sri Haryati.

Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.