Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan kenaikan tarif parkir kendaraan pribadi sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, pramono Anung, mengumumkan rencana tersebut dengan harapan dapat mengalihkan preferensi masyarakat menuju penggunaan transportasi umum.
Menanggapi rencana tersebut, pengamat transportasi, Muhammad Akbar, menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah awal yang penting. “Kebijakan ini bukan sekadar soal menambah biaya parkir, melainkan bagian dari langkah awal untuk menekan dominasi mobil pribadi dan mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum,” ujarnya.
Selain wacana kenaikan tarif parkir, pemerintah juga kembali mengemukakan ide penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemacetan. sistem jalan berbayar elektronik ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi volume kendaraan yang melintas di jalan-jalan utama.
Akbar menjelaskan bahwa konsep ERP bukanlah sesuatu yang baru. Pada Minggu (15/6/2025), ia menyatakan, “ERP sebenarnya bukan ide baru. Jakarta telah merencanakan sistem jalan berbayar ini sejak lebih dari 20 tahun lalu. sayangnya, hingga kini penerapannya tak kunjung terlaksana.”
Implementasi ERP sendiri menghadapi sejumlah tantangan, termasuk regulasi yang kompleks, kesiapan teknis yang memadai, serta potensi penolakan dari masyarakat. Kendati demikian, keberhasilan penerapan ERP di kota-kota besar seperti singapura, London, dan Stockholm dapat menjadi contoh bahwa sistem ini efektif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas.
Singapura, sebagai contoh, telah berhasil mengendalikan volume lalu lintas melalui penerapan sistem road pricing. Setiap pengendara yang melintasi kawasan padat pada jam sibuk dikenakan biaya tambahan. Akbar menambahkan, “Hasilnya? Lalu lintas menjadi lebih terkendali, dan masyarakat terdorong untuk benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum bepergian dengan mobil pribadi.”
