Jakarta – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog menuai sorotan tajam. Kualitas beras SPHP dikeluhkan masyarakat.
Ombudsman RI menemukan sejumlah masalah dalam program beras SPHP ini. Mereka meminta perbaikan segera.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan keluhan utama terkait kualitas beras.
“Persoalan mutu yang sering dikeluhkan terkait kadar air, penampakan, dan bau beras,” kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/9).
Selain kualitas, mekanisme pengembalian beras SPHP dinilai rumit bagi konsumen.
Penyaluran beras SPHP juga belum optimal. Realisasi penyaluran baru mencapai 20% dari target 1,5 juta ton tahun ini.
Yeka merinci, penyaluran SPHP dari Januari hingga 7 Februari 2025 sebanyak 180 ribu ton.Kemudian,dari 8 Juli hingga 1 September 2025,terealisasi 122 ribu ton.
“Artinya, rata-rata penyaluran SPHP hanya 2.392 ton per hari,” jelasnya.
Dengan angka tersebut, program pemerintah baru memenuhi 2,75% dari kebutuhan pasar harian sekitar 86.700 ton.
“Dampaknya, harga beras masih tinggi,” pungkas Yeka.
