Padang – Pemerintah Kota Padang memberikan catatan penting terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sorotan utama tertuju pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi sertifikat higienis.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Balai Kota Padang, Jumat (27/2/2026).
Maigus menegaskan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan. Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Dari evaluasi hari ini ada beberapa catatan. Yang pertama, masih ada SPPG yang belum memiliki sertifikat higienisnya. Tentu ini perlu penegasan,” ujar Maigus.
Ia menambahkan, kewenangan terkait sertifikasi sepenuhnya berada di Badan Gizi Nasional.
Pemko Padang mengimbau agar Badan Gizi Nasional memberikan penegasan yang lebih kuat terkait pemenuhan seluruh persyaratan dapur SPPG. Hal ini penting agar tanggung jawab jelas jika terjadi masalah di lapangan.
Selain masalah sertifikasi, Maigus juga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi dari SPPG kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, transparansi sangat penting agar pemerintah dapat menyampaikan perkembangan program secara utuh kepada masyarakat.
“Ke depan, keterbukaan ini perlu diperkuat. Pemerintah daerah harus mengetahui secara jelas pelaksanaan di lapangan, supaya apa yang dilakukan SPPG bisa kita komunikasikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski ada sejumlah catatan, Maigus menegaskan Pemko Padang tetap mendukung penuh Program MBG sebagai program strategis nasional.
Ia berharap pelaksanaannya semakin baik dan tidak tercederai oleh hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dicegah.
Maigus juga menekankan bahwa manfaat MBG tidak hanya sebatas pemenuhan gizi dan protein bagi anak-anak.
Ia berharap program ini juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,khususnya pelaku UMKM lokal.
“Kita tidak hanya melihat makanan bergizi ini sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. harapan kita, program ini juga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan ekonomi UMKM lokal melalui keterlibatan dalam rantai pasok,” tutupnya.
